Pengertian ‘Melawan Hukum’ dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Peraturan dan. Putusan) . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LeIP.
109 pages
57 KB – 109 Pages
PAGE – 1 ============
PENJELASAN HUKUM Unsur Melawan Hukum PENAFSIRAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TIM PENULIS Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. Ariehta Eleison, S.H. Alex Argo Hernowo, S.H. Ronni Saputra, S.H. PEMBACA KRITIS Chandra M. Hamzah, S.H. Arsil Prof. mr. dr. Adriaan W. Bedner EDITOR Imam Nasima, LL.M.
PAGE – 2 ============
1 / 109 Daftar Isi Daftar Isi .. .. .. .. . 1 Daftar Singkatan .. .. .. .. 3 Kata S ambutan .. .. .. . 4 Kata Pengantar .. .. .. .. 6 Executive Summary (English) .. .. .. . 8 1. Ringkasan Eksekutif .. .. .. . 12 2. Penjelasan Ringkasan Eksekutif .. .. . 18 2.1 Pend apat Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan .. 18 2.2 Pendapat Berdasarkan Doktrin .. .. .. . 21 2.3 Pendapat Berdasarkan Putusan – Putusan Pengadilan .. .. 22 2.4 Pendapat Mengenai Perbedaan antara Tindak Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Tindak Pidana dalam Pasal 3 UU PTPK .. .. .. .. 27 3. Latar Belakang .. .. .. .. 31 3.1 Pokok Permasalahan .. .. .. . 37 3.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .. .. .. 38 3.3 Metode Penelitian .. .. .. 38 4. Pen .. . 39 .. .. 39 4.2 Perdebatan Kedua: Ajaran Melawan Hukum Materiil dan Ajaran Melawan Hukum Formil .. .. .. .. .. . 42 Putusan) .. .. .. .. 45 5.1 Periode Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 – 1958 .. . 45 5.2 Periode Peraturan Penguasa Perang Pu sat .. .. .. 46 5.3 Periode Orde Lama .. .. .. 48 5.4 Periode Orde Baru .. .. .. . 51 Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/Pid/2003 (Hariyanto W. Hadiwidodo) . 54 Putusan Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1983 (Drs. R.S Natalegawa) . 55 Putusan Mahkamah Agung No. 380 K/Pid/2001 (Pande N. Lubis) .. . 58 5.5 Periode Reformasi .. .. .. .. 60 Putusan Mahkamah Agung No. 837 K/Pid.Sus/2015 (Asgul, S.E., M.Si.) .. 64
PAGE – 3 ============
2 / 109 Putusan Mahkamah Agung No. 2608 K/Pid/2006 (Achmad Rojadi, S. Sos.) .. 66 Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014 (Hotasi Nababan) . 67 70 Putusan No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk (Ir. Eddy Purnomo, MT) .. 74 Putusan Mahkamah Agung N o. 397 K/Pid.Sus/2014 (Imanuddin Bin Tulus) . 76 Putusan No. 54/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Smg (Sudjarwo Bin Sardju) .. .. 78 7. Simpulan .. .. .. .. . 83 8. Saran .. .. .. .. . 85 9. Daftar Pustaka .. .. .. .. 86 .. 87 .. .. 87 .. . 92 Lampiran II: Analisis Putusan MK N o. 003/PUU – IV/2006 .. . 94 Pokok Permohonan .. .. .. . 94 Amar Putusan .. .. .. .. . 94 Analisis Penulis .. .. .. .. . 94 Lampiran III : Perspektif Perbandingan .. .. 100
PAGE – 4 ============
3 / 109 Daftar Singkatan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPPN Badan Penyehatan Perbankan Nasional BUMN Badan Usaha Milik Negara BW Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) CILC Center for International Legal Cooperation DKI Daerah Khusus Ibukota DPD (RI) Dewan Perwakilan Daerah (Republik Indonesia) DPR (RI) Dewan Perwakilan Rakyat (Republik Indonesia) DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral JSSP Judicial Sector Support Program JPU Jaksa Penuntut Umum Keppres Keputusan Presiden KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana LeIP Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan MA (RI) Mahkamah Agung (Republik Indonesia) MK (RI) Mahkamah Konstitusi (Republik Indonesia) Pemda Pemerintah Daerah Peperpu (AD) Peraturan Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat) Perpu/Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang PK Peninjauan Kembali PMH Perbuatan Melawan Hukum PMN Penanaman Modal Negara PN Pengadilan Negeri PNS Pegawai Negeri Sipil PPK Pejabat Pembuat Komitmen PT Pengadilan Tinggi PTO Public Tender Offer ( Tawaran Tender Publik ) Puslitbang MA Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RKAP Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham RUU Rancangan Undang – Undang SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung SK Surat Keputusan Tipikor Tindak Pidana Korupsi TUN Tata Usaha Negara UU Undang – Undang UUD 1945 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU PTPK/Tipikor UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi VVI Van Vollenhoven Instituut WvS/WvSr/Sr Wetboek van Strafrecht
PAGE – 5 ============
4 / 109 Kata S ambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah memberlakukan sistem kamar pada MARI sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 142/KMA/SK/IX/2011 yang kemudian digantikan oleh Keputusan No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Si stem Kamar. Berdasarkan sistem kamar, hakim – hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu Perdata, Pidana, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Sistem kamar mengandung pengertian bahwa hakim agung hanya mengadili perkara – perkara yang masuk ke dala m jurisdiksi kamarnya saja. Namun, untuk sementara waktu prinsip kerja dalam sistem kamar itu masih belum dilaksanakan secara ketat, mengingat perkara – perkara dalam Kamar Perdata dan Kamar Pidana merupakan jumlah terbesar dari perkara – perkara yang masuk ke MARI. Oleh sebab itu, hakim – hakim agung dalam Kamar Agama masih ditugaskan sebagai anggota majelis dalam mengadili perkara – perkara dalam Kamar Perdata dan hakim – hakim agung dalam Kamar Militer dapat ditugaskan sebagai anggota majelis dalam mengadili perka ra – perkara dalam Kamar Pidana, karena terdapat kedekatan atau kesamaan antara masalah – masalah hukum dalam Kamar Agama dengan Kamar Perdata, serta antara Kamar Militer dengan Kamar Pidana. Pemberlakuan sistem kamar merupakan kebijakan untuk memastikan dan memperkuat fungsi MARI dalam mewujudkan kesatuan hukum atau konsistensi hukum. Kesatuan hukum mengandung pengertian bahwa untuk perkara – perkara yang masalah hukumnya sama atau mirip, haru slah diputus dengan penyelesaian hukum yang sama pula. Adalah bertentangan dengan rasa keadilan, jika perkara yang masalahnya mirip atau sama, tetapi penyelesaian hukumnya berbeda, sehingga terjadi inkonsistensi hukum atau bahkan kekacauan hukum. Walapun tidak pernah ada perkara yang sama persis, tetapi beberapa karakter dari berbagai perkara dapat ditemukan kemiripan atau kesamaannya. Rapat pleno kamar merupakan wahana bagi para hakim agung untuk membahas dan mencapai kesamaan pendapat terhadap masalah – ma salah hukum yang terdapat dalam sejumlah perkara. Rumusan hukum hasil rapat kamar kemudian dituangkan dalam Surat Edaran MARI, sehingga seluruh hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta masyarakat pada umumnya, dapat mengetahui penyelesai an hukum terhadap masalah – masalah hukum terkait. Dalam melakukan pembaruan bidang teknis hukum atau manajemen perkara dan administrasi peradilan, MARI selalu membuka diri dari tawaran kerjasama dari pelbagai negara atau organisasi donor. Judicial Sector S upport Program (JSSP) merupakan salah satu program kerjasama MARI dengan negara atau institusi donor. JSSP yang didanai oleh pemerintah Belanda merupakan program pembaruan yang salah satu kegiatannya adalah penguatan sistem kamar, khususnya tiga kamar yait u Kamar Perdata, Kamar Pidana dan Kamar Tata Usaha Negara, karena Mahkamah Agung Belanda tidak memiliki Kamar Agama dan Kamar Militer. Kegiatan penguatan sistem kamar dalam kerangka JSSP dilaksanakan melalui penelitian terhadap masalah – masalah hukum yang s ering muncul dalam perkara – perkara dalam ketiga kamar itu, yaitu perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik untuk Kamar Perdata, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi untuk Kamar Pidana, dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik unt uk Kamar Tata Usaha Negara. Melalui penelitian ini, putusan – putusan MARI terkait ketiga masalah hukum tersebut sejak era 1950 – an hingga era sekarang, rumusan – rumusan hukum hasil rapat kamar, serta
PAGE – 6 ============
5 / 109 juga doktrin dari para ahli hukum atau akademisi hukum, dik aji dan kemudian hasil kajian itu Amerika. Tim peneliti terdiri atas para peneliti dari Van Vollenhoven Institute (VVI) dari Universitas Leiden, dan Lembaga Kajian dan Adv okasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA). Saya selaku Ketua Kamar Pembinaan sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas publikasi tiga dokumen penjelasan hukum (resta tement), sehingga tidak hanya kalangan praktisi hukum, tetapi kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya dapat juga memanfaatkan ketiga dokumen tersebut untuk tugas masing – masing dan peningkatan pengetahuan hukum. Saya juga menyampaikan terima kasih kep ada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta yang telah mendukung keberadaan JSSP dan khususnya pelaksanaan penelitian yang menghasilkan penjelasan hukum. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Center for International Legal Cooperation (CILC), Van Vollenhoven Institute (VVI) dari Universitas Leiden, LeIP, dan Puslitbang MA, khususnya para peneliti dari lembaga – lembaga tersebut. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya berikan kepada rekan – rekan kerja para hakim agung yang telah berperan serta dalam diskusi yang membahas draft dokumen penjelasan hukum itu. Jakarta, Mei 2016 Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M Ketua Kamar Pembinaan MA RI
PAGE – 8 ============
7 / 109 Indonesia dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta yang telah memfasilitasi terselenggaranya seluruh kegiatan ini. Akhir kata, kami berharap penjelasan hukum ini akan memberi manfaat pada komunitas hukum Indonesia secara luas. Ketiga topik yang telah diperjelas dalam penjelasan hukum tersebut memberikan gambaran bagaimana kesatuan atau kepastian hukum tidak berada dalam suatu ruang hampa, namun merupakan buah dari suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan. Leiden – Jakarta, Mei 2016 Adriaan W. Bedner dan Imam Nasima Ketua dan Wakil Tim Penyusun
PAGE – 9 ============
8 / 109 Executive Summary (English) Some issues in the interpretation of the element QUESTIONS This restatement intends to answer the following two questions: 1. Corruption (UU PTPK 1999) be interpreted after the Constitutional Court passed its Decision No. 003/PUU – IV/2006? 2. How for the application of these provisions? ANALYSIS Article 2(1) of Law 31/1999 on the Eradication of Corruption (UU PTPK 1999) stipulates that: unlawfully performs an act to enrich himself, or another person, or a corporation, in such a way as to be detrimental to the state finances or the sta te economy, [this] includes unlawful acts in the formal sense, as well as in the material sense, i.e. if the act concerned is not stipulated in the law, but if the act is considered as reprehensible, because it goes against the sense of justice or the social norms in society, then the act can be punished a law ( formele wederrechtelijkheid ), but also to the violation of unwritten social norms. It thus broadens the scope of this provision by opening up the space for penalizing acts that have not explicitly been prohibited by statute. Such an interpretation i unlawfulness in the material sense ( materiële wederrechtelijkheid which limits the scope of the offense. The latter is the traditional common understanding of unlawfulness in the material sense; it applies if an act covers all the components of the criminal provision but can still be justified beyond any other common grounds of justification (such as self defence, etc.). Historically, the formulation of a c
PAGE – 10 ============
9 / 109 Indonesia can be traced back to the first regulation that dealt with corruption specifically, i.e. Ordinance of the Military Authority 6/1957. Its successor statute, Ordinance of the Military A uthority 13/1958, contained a similar stipulation, referring to unlawful self – enrichment as meaning a statutory Eradication of Corruption, and it has remained in place in all relevant statutes since. In 2006 the Constitutional Court rejected the applicat – IV/2006 determined that the elucidation to Article 2(1) is contrary to the constitutional right to legal certainty. Article 28D (1) of the Con stitution stipulates the constitutional right of every citizen to obtain protection and legality when it concerns criminal law. The principle requires that in order to be considered a criminal offence an act has to be determined by written law (see Constitution Court Decision No. 003/PUU – IV/2003, p. 75). Hence, the Court decided that the elucidation to Article 2(1) is null and void. The research found that a ll anti – corruption regulations that were and are in force define the notion understood as an act that is contrary to the written law, but also includes reprehens ible acts that are the contrary to the sense of justice or the social norms in society. This broad meaning of unlawfulness has been inferred from the concept of unlawful act ( onrechtmatige daad ) in private law. Doctrinal writings on the subject agree that broad sense in the field of anti – corruption criminal law. Komariah E. Sapardjaja, referring to the seminal elucidation of Law 3/1971, has argued that it opened up the space for applying the material unlaw elucidation to article 2(1) of UU PTPK 1999. As stated above, the Constitutional Court has held this interpretation to be contrary to the principle of legality. How ever, most court decisions issued subsequently still continue to apply the formal and material interpretation (with its positive effect). As the highest court in the country, the Supreme Court has restated in its decision No. 103 K/Pid/2007, on 28 th of Feb ruary 2007, that nullification of the elucidation the judiciary should rely on the interpretations that were used before to similar articles in previous legisl ation (see further on page 54 of the report). PTPK 1999. Although unlawfulness is mentioned as a component ( bestanddeel ) of the offence, it is kernbestanddeel ), which should be proven separately. Instead, it should be read as referring to the unlawful nature of the prohibited act, i.e. enriching on eself, someone else, or a corporation. This interpretation is based on the elucidations to a number of previous regulations. The elucidation of Article 1(1) 1 Letter a of Law 3/1971, for example, explicitly says that:
PAGE – 11 ============
10 / 109 any unlawful act as one that can be punished, but this unlawfulness refers to the way of carrying out the act that can be punished , which The UU PTPK 1999 provides a similar statement in the gen eral elucidation which states that modus operandi of state financial or state economy irregularities, which become increasingly sophisticated and compl ex, the offences stipulated in this law are formulated in such a way, that they include acts to enrich oneself, or another person, or a corporation, unlawfully in the formal and the material sense In the current practice of enforcing the UU PTPK 19 no longer understood in this way. Law enforcers automatically assume that the component The di fference between Article 2(1) and Article 3 of the UU PTPK 1999 when the public prosecutor in his indictment uses Article 2(1) as the primary charge and Article 3 as a subsidiary or an alternative charge. Article 3 is more difficult to prove, as it requires that enrichment is the consequences of misuse of authority, whereas Article 2(1) only requires that the act of enriching was unlawful. However, in its Circular Letter (SEMA) No. 7/2012, the Supreme Court has decided to introduce the amount of state loss as the criterion for applying Article 2(1) or Article 3. If the state loss is less than 100 million rupiahs, Article 3 should be applied, whereas if the amount is higher Article 2(1) ought to be used. This does not seem logical, given that Article 3 is harder to prove than Article 2(1). The origins of the distinction between these two provisions are the following. Article 2(1) and Article 3 of the UU PTPK 1999 have adopted the logic of the Ordinance of the Military Authority 13/1958. This regulation, which was not – enrichment that leads to state loss, and (2) unlawful self – en richment by misusing function or position. Law 24/1960 introduced this distinction into a also adopted the distinction in a criminal law context but it dropped element of state loss to this second offence. To this stipulation the UU PTPK 1999 only added minimum penalties. The court decisions studi ed in this research do not provide a clear answer to how this distinction should be dealt with. The effort made by the Supreme Court to base the distinction in the amount of state loss, does not seem in line with the purpose of the law in making this disti nction.
57 KB – 109 Pages